Anggaran Dipangkas, Kejagung Kurangi Perjalanan Dinas Pejabat

Jaksa Agung Basrief Arief tiba di Gedung KPK untuk melakukan rakor bersama Pimpinan KPK dan Kepolisian RI, Selasa (1/2). Rapat akan membahas penanganan hukum, korupsi dan mafia perpajakan. (Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung merupakan salah satu lembaga setingkat kementerian yang terkena pemangkasan anggaran seperti diinstruksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dampaknya, Jaksa Agung Basrief Arief pun segera menyiasati penggunaan anggaran yang ada di korps Adhyaksa tersebut.

"Kita lagi berupaya, bahwa itu ada beberapa komponen yang dimungkinkan terkait dengan masalah belanja modal yang non-operasional," kata Basrief di kompleks Kejagung, Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Basrief menekankan, anggaran yang bisa disiasati sebagai konsekuensi dari pemotongan anggaran itu, di antaranya perjalanan dinas para pejabat di lingkungan Kejagung dan kantor kejaksaan di daerah.

"Jadi yang dimungkinkan untuk kita kurangi seperti melakukan perjalanan dinas, sosialisasi, inspeksi. Ini kita lihat yang mana yang urgent," tutur dia.

Namun, terkait dengan pemotongan anggaran yang akan berimbas pada performa penyidikan, khususnya di bidang pidana khusus yang banyak menangani kasus korupsi besar, hal itu dipastikan tak akan berefek.

"Itu kita lihat nanti akhirnya bagaimana, sehingga operasional kita bisa tetap jalan," tandas dia.

Sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran belanja bagi kementerian dan lembaga yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian atau Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan terhadap belanja negara tahun ini hingga Rp 100 triliun. Alasannya untuk menjaga defisit anggaran di level aman 2,5% atau Rp 251,7 triliun. Anggaran Kejagung yang dipotong sebesar Rp 680,3 miliar dari nilai pemotongan secara keseluruhan.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengungkapkan, belanja negara diperkirakan akan melonjak sangat signifikan apabila tak diimbangi dengan pemotongan belanja.

"Saya lebih kasihan sama Indonesia, karena kalau nanti tidak dipotong, anggaran bisa melampaui, dan itu bisa terjadi pada pemerintahan baru. Masa mereka melanggar undang-undang," ucap Chatib usai Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 20 Mei lalu. (Sss)