Sukses

Kudeta Militer, 155 Tokoh Thailand Dicegah ke Luar Negeri

Perdana Menteri terguling Yingluck Shinawatra dikabarkan saat ini tengah menemui petinggi militer di Bangkok.

Liputan6.com, Bangkok - Angkatan Bersenjata Thailand mengambil alih kekuasaan pemerintahan setelah 2 hari menetapkan status darurat militer. Kepala Angkatan Bersenjata Prayuth Chan-Ocha menunjuk dirinya sendiri sebagai pelaksana tugas Perdana Menteri.

Seperti dimuat BBC, Jumat (23/5/2014), dalam kudeta militer ini, 155 tokoh nasional dicegah ke luar negeri oleh pihak militer. Selain itu, 100 tokoh politik pun dipanggil petinggi tentara.

Perdana Menteri terguling Yingluck Shinawatra dikabarkan saat ini tengah menemui petinggi militer di Bangkok. Koresponden BBC Jonah Fisher melaporkan, adik mantan PM Thaksin Shinawatra itu sudah meninggalkan lokasi persembunyian.

"Belum diketahui apakah dia (Yingluck) saat ini berstatus tahanan atau tidak," ujar Jonah. Yingluck dipecat Mahkamah Konstitusi, awal Mei ini, karena dinyatakan bersalah telah menyalahgunakan kekuasaan.

Sementara, kata Jonah yang berada di Bangkok, sejumlah pejabat pro-pemerintah yang dikudeta militer saat ini dilaporkan bersembunyi.

Meski menetapkan kondisi darurat, Kepala Angkatan Bersenjata Prayuth menjamin kondisi Thailand tetap aman. Ia pun meminta warga untuk beraktivitas seperti biasanya.

"Dalam rangka memulihkan stabilitas negara, semua warga harus tetap tenang dan beraktivitas atau bekerja seperti biasa," ujarnya dalam pidato pasca-kudeta militer di televisi.

Kerusuhan politik terjadi di Thailand sejak November 2013. Kaum oposisi mendesak Yingluck Shinawatra, PM saat itu, mundur karena mencoba meloloskan RUU Amnesti yang berpotensi membebaskan kakaknya, mantan PM Thaksin Shinawatra, dari jeratan kasus korupsi. Thaksin kini bersembunyi di Dubai, Uni Emirat Arab.

Gelombang protes coba diredam Yingluck dengan mempercepat pemilu menjadi Februari 2014. Namun oposisi tak terima dengan pemungutan suara yang dinilai terjadi banyak kecurangan.

Yingluck pada akhirnya dilengserkan Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand awal Mei ini. Ia dinyatakan bersalah atas kasus penyalahgunaan kekuasaan.

Sekitar 28 orang tewas akibat gelombang protes dan bentrokan di Thailand sejak akhir 2014 hingga sekarang. Ribuan orang lainnya terluka. (Ein)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini