Banyak Dana Belum Cair, Ahok: Kepala BPKD DKI Harus Dievaluasi

Liputan6.com, Jakarta Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum juga cair hingga saat ini. Akibatnya siswa-siswa di Jakarta sementara waktu tidak dapat menerima dana KJP yang penyalurannya dilakukan per 3 bulan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti beralasan, karena dana KJP termasuk kategori dana bansos, sesuai imbauan KPK, dana itu tidak dicairkan selama kampanye Pemilu untuk menghindari anggaran bermuatan politis.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai penafsiran Endang tidak sesuai. Dia pun menilai kinerja Kepala BPKD itu kurang baik. Karena tidak hanya KJP, komisi untuk yayasan pemerintah seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan hibah untuk Bogor juga belum dicairkan.

"Makanya saya bilang Bu Endang itu perlu dievaluasi cara kerjanya. Saya kan sudah bilang beberapa kali, dia itu nafsirin seenak jidatnya. Padahal itu kan cuma saran. Masih juga belum turun-turun (dana)," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/5/2014).

Tak hanya itu, dana penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada sejumlah BUMD DKI diantaranya PT Jakarta Propertindo, Transjakarta, Bank DKI, PD Pasar Jaya, dan Pembangunan Jaya, yang saat ini masih dalam proses. Menurutnya, dana yang belum cair itu mempengaruhi penyerapan anggaran, karena keterlambatan tersebut menyebabkan penggunaan dana terhambat.

"Makanya BPKD itu kerjanya kurang. BPKD kita bermasalah, masalahnya dimana kurang tahu, kepalanya atau bawahannya," jelas Ahok.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014, KJP dianggarkan sebesar Rp 832 miliar dengan jumlah peserta 619.000 peserta didik. Sementara pada APBD 2013, anggaran KJP senilai Rp 778 miliar dengan jumlah penerima 689.000 peserta didik. Ada peningkatan Rp 54 miliar.