Tak Punya KTP DKI, Penghuni Rusun Akan Dikeluarkan

Jokowi Jajal Adukan Semen di Rusunawa Tambora — Rusunawa yang akan memiliki 16 lantai dan terdiri dari 514 unit ini diklaim merupakan rusunawa milik pemerintah pertama yang memiliki fasilitas lift, Jumat (16/5/14). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Yonathan Pasodung mengatakan, penghuni rusunawa yang tidak memiliki KTP DKI akan dikeluarkan dari rusun.

"Jadi ke depan kalau kita tertibkan rusun, indikatornya KTP saja. Kalau bukan KTP lingkungan situ, kita keluarkan," kata Yonathan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/5/2014). Yonathan beralasan, langkah ini untuk mempermudah Dinas Perumahan melakukan penertiban.

Yonathan mengatakan, saat ini Dinas Perumahan sedang menertibkan penggunaan rusun. Kebijakan ini tidak hanya melibatkan instansinya, tapi juga dinas lain yang terkait. Salah satu kebijakan itu adalah menyegel rusun yang tak sesuai peruntukkan.

Agar tepat sasaran, Pemerintah Provinsi DKI membuat kebijakan, rusun hanya bisa ditinggali warga yang memiliki KTP DKI. Pemprov DKI memberikan batas waktu bagi penghuni rusun untuk mengurus KTP hingga Juni 2014.

Saat ini penyesuaian KTP sudah mencapai 61%. Di mana warga penghuni rusun adalah warga ber-KTP rusun atau lingkungan sekitar rusun.

Ada 4 rusunawa yang menjadi prioritas yaitu Rusun Marunda, Muara Baru, Pinus Elok, dan Pulo Gebang. Dalam 2 minggu ke depan, pihak Dinas Perumahan harus sudah membuatkan Surat Perjanjian (SP) baru bagi penghuni rusun yang sudah melakukan penyesuaian KTP.

"4 Rusun itu bulan ini selesaikan SP-nya. Teman-teman Dukcapil selesaikan KTP-nya. Sehingga penertiban akan mudah. Karena SP, KTP, dan asas domisili sudah ada. Target Pak Wagub, 2 Juni sudah harus kita laporkan," jelas Yonathan.

Untuk warga relokasi yang ingin menghuni rusun sudah disampaikan melalui imbauan dari pamflet dan telepon, tapi hingga saat ini tak kunjung ditanggapi.

Karena itu, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memutuskan memberikan tenggat waktu 2 minggu. Apabila mereka tak juga menghuni rusun yang sudah diberikan, hak mereka akan dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.

"Nanti di media ada yang baca, ternyata waktunya tinggal 2 minggu. Kita juga senang karena begitu banyak unsur beri dukungan. Sehingga target 2 minggu ke depan yang diberikan Wagub, akan kita selesaikan," kata Yonathan. (Ans)