Dugaan Mark Up Bus Transjakarta, Jokowi: Saya Tak Mau Bicara Soal Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung bakal menyelidiki kasus dugaan mark up anggaran pengadaan bus Transjakarta asal China yang dipesan Pemprov DKI. Beberapa bus yang baru dibeli itu ditemukan berkarat dan mengalami kerusakan. Lalu apa pendapat Gubernur DKI Jakarta Jokowi?

"Itu wilayah hukum saya tidak mau komentari yang sudah jelas," kata Jokowi usai  menghadiri acara diskusi bulanan menyongsong 1 Abad Nadhatul Ulama, Jakarta, Rabu malam (12/3/2014).

Jokowi mengaku, telah melaporkan dugaan kecurangan dalam pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) ini ke Inspektorat dan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP).

"Dari sisi eksekutif sudah saya lakukan. Menyerahkan dokumen-dokumen itu ke Inspektorat dan sudah ke BPKP."

Lalu, apakah sebaiknya proses hukum kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Pasalnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berharap, penanganan kasus ini diproses oleh KPK.

"Kita tidak mau banyak bicara soal hukum. Serahkan saja ke (pihak penegak) hukum. Mungkin sudah ditangani KPK atau Kejaksaan," ungkap dia.

Sebelumnya, Ahok mengungkapkan keinginannya agar kasus pengadaan 656 bus Transjakarta dan BKTB itu ditangani KPK ketimbang Kejaksaan Agung.

"Makanya saya minta KPK bisa turun. Dan mudah-mudahan Kejagung tidak mengambilalih penyidikan. Kalau diambil alih, KPK nggak bisa turun," ungkap Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu tadi 12 Maret 2014.

Namun Kejagung telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan nomor: Print-43/F.2/Fd.1/02/2014, tertanggal 26 Februari 2014 atas adanya laporan dugaan mark up dalam pengadaan bus Transjakarta pada Dinas Perhubungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2013.

Penyelidikan itu, kata Kapuspenkum Kejagung Setia Untung Arimuladi, dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi. Semua pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut akan dimintai keterangan.

"Adapun untuk pihak-pihak yang hadir masih dalam tahap dimintai keterangan," tegas Untung kepada Liputan6.com.

Seperti diketahui, adanya dugaan kecurangan itu karena terdapat lonjakan harga dan penentuan pemenang tender. Harga yang dijual oleh China yakni Rp 1 miliar, namun dalam dokumen tertulis Rp 3 miliar.

Pada awal 2014 ini ada sekitar 656 bus yang dibeli Pemprov DKI. Terdiri dari 346 BKTB dan 346 bus Transjakarta. Namun belum ada sebulan digunakan, ternyata 10 BKTB dan 5 bus Transjakarta telah berkarat.

Baca juga:

Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Bus Transjakarta

Ahok: Saya Merasa Sakit Hati

Kasus Bus Transjakarta, Ahok: Mudah-mudahan Tak Diambil Kejagung