Soal PKL, Ahok: Lebih Gampang ke Medan Merdeka Utara

Liputan6.com, Jakarta - Permasalahan di Jakarta seakan tak ada habisnya. Salah satunya persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski Pemprov DKI telah merenovasi dan memberi fasilitas, serta membantu mempromosikan pasar tersebut, namun sejumlah pedagangnya justru memilih angkat kaki.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak habis pikir menangani PKL di Ibukota. Bahkan, ia berpikir jika berkantor di Istana Negara masalah-masalah tersebut mungkin dapat terselesaikan.

"Makanya kadang-kadang lebih gampang ke Medan Merdeka Utara (Istana Negara) untuk nyelesain urusan," ungkapnya di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (28/2/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, beberapa pedagang Blok G memang kembali turun ke Jalan Jati Baru 10. Padahal, Pemprov DKI bekerja sama dengan kepolisian telah menerapkan tindak pidana ringan (tipiring) kepada PKL yang tetap berjualan di pinggir jalan. Namun mereka tak peduli.

"Nggak bisa apa-apain, mau bongkar pengadilan harus ke hakim. Tipiring dan lain-lain. Tapi udahlah, nggak apa-apa, jangan putus asa aja," kata Ahok.

Sebagai upaya lain, lanjut Ahok, Pemprov DKI melalui PD Pasar Jaya sedang memperbaiki sarana dan prasarana di Blok G. Seperti penyediaan jembatan penghubung ke Blok A dan B, serta elevator yang baru akan dibangun.

Namun, Ahok mengaku, para pedagang tersebut memang lebih senang berjualan di pinggir jalan karena banyak orang yang berlalu-lalang. Di samping itu, terdapat pula oknum atau mafia penyewa lahan kios untuk PKL di jalan. Masalah inilah yang menjadi fokus Pemprov DKI.

"Makanya kita mau kejar dari pajak siapa yang nyewain. Kita tugasi walikota. Yang bisa pidana itu pajak, yang nyewain kejar pajak. Kalau dia ngaku udah 20 tahun di situ, ya pajaknya dikali 20 tahun. Kita siapin MoU (nota kesepahaman) dengan Dirjen Pajak," pungkas Ahok.