APBD 2007 Kota Bogor Defisit

Liputan6.com, Bogor: Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) 2007 Kota Bogor mengalami defisit Rp 47,394 miliar. Pasalnya, pendapatan yang diterima selama setahun mencapai Rp 611,359 miliar, sedangkan pengeluaran sebesar Rp 658,754 miliar. Demikian disampaikan Wali Kota Bogor Diani Budiarto saat membacakan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2007 dalam Sidang Paripurna DPDRD di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/2).

Menurut Diani, defisit tersebut ditutup dari pos penerimaan sisa pembayaran 2006 sebesar Rp 72,018 miliar. Dari dana sisa itu ternyata masih ada surplus Rp 24,624 miliar. Dana ini kemudian dialokasikan untuk penyertaan modal sebesar Rp 12.516 miliar dan dana cadangan sebesar Rp 14 miliar. 
 
Diani menjelaskan, pengelolaan APBD 2007 masih dipusatkan pada penanganan empat masalah prioritas Kota Bogor sesuai amanah rencana strategis (Renstra) Kota Bogor 2005-2009, yaitu transportasi, kebersihan, pedagang kaki lima (PKL), dan pendidikan. Penerapan APBD 2007 yang dinilai berhasil terlihat pada program transportasi, penataan PKL, serta pendidikan. "Hasil yang dicapai setiap tahun harus terus ditingkatkan pada tahun berikutnya," kata Diani.

Pada program transportasi, lanjut Diani, Pemerintah Kota Bogor setahap demi setahap mengubah angkutan terbatas menjadi transportasi massal guna mengatasi kemacetan lalu lintas sekaligus mengurangi polusi udara. Implementasinya adalah menghapus bemo di jalur padat serta mengalihkan beberapa trayek angkot di jalur padat ke jalur yang kurang padat. Selain itu, Pemkot Bogor juga mengoperasikan sebanyak 10 unit bus Transpakuan.

Pada program penataan PKL, Diani mengatakan, Pemkot Bogor telah menata sekitar 4.000 PKL di Jalan Dewi Sartika, Nyi Raja Permas, dan M.A. Salmun secara kondusif. Sedangkan program pendidikan, Pemkot Bogor telah membebaskan biaya pendidikan untuk 205 sekokah dasar negeri, 30 madrasah ibtidaiyah (MI), dan sekolah menengah pertama terbuka. "Program pendidikan ini dilakukan sejalan dengan program pemerintah pusat yakni wajib belajar pendidikan dasar," ujar Diani.(RMA/ANTARA)