Kritik Parpol, Upaya Perbaiki Pemilu

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menjelaskan sesuai undang-undang yang berlaku tanggung jawab penyelenggaraan pemilu di pundak Komisi Pemilihan Umum. Wewenang pemerintah justru dibatasi demi mempertahankan netralitas KPU. Namun demikian berkaitan dengan kisruh penyelenggaraan pemilu sejumlah parpol tetap saja menyalahkan pemerintah.

"Seharusnya Presiden dengan legowo minta maaf," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi di Jakarta, Jumat (17/4). Pun demikian menurut Sekretaris Badan Pemenangan Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Agnita Singkadikane. "Ternyata di dalam penyelenggaraan pemilu terjadi ketidakbenaran yang sangat mencolok," kata Agnita.

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Partai Bintang Reformasi Bursah Zarnubi. "Insya Allah kalau tak ada kesalahan sistemik, ini [pemilu] akan lancar," kata Bursah. Bagi beberapa partai, kritik-kritik keras terhadap pemerintah usai pemungutan suara lalu bukan upaya politik tapi upaya memperbaiki penyelenggaraan pemilu di masa datang.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)