Sukses

Jelang Pilpres, KPU Akan Perbaiki DPT

Raker KPU Pusat dan Provinsi menghasilkan sejumlah keputusan. Di antaranya pembentukan tim yang bertugas mendata penduduk yang belum terdaftar.

Liputan6.com, Jakarta: Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan Provinsi, Kamis (16/4), membahas kekacauan daftar pemilih tetap. KPU harus merumuskan sejumlah strategi seiring banyaknya protes dan desakan agar Komisi lebih serius menangani daftar pemilih tetap (DPT) yang belum sempurna.

Strategi itu di antaranya meningkatkan kinerja petugas pemutakhiran data pemilih yang akan lebih proaktif melakukan pengecekan identitas pemilih yang belum terdaftar, pembentukan posko pengaduan bagi pemilih yang belum terdaftar. Kemudian tak lagi menggunakan kartu tanda penduduk, tapi domisili sebagai acuan pencatatan data, dan meningkatkan kontrol dan pengawasan data pemilih, serta membentuk tim investigasi dugaan kecurangan dalam pemilu legislatif lalu.

Rencananya, data pemilih sementara harus sudah siap pada 10 Mei mendatang. Dalam waktu tiga pekan, seluruh petugas pelaksana pemilu harus dapat menjamin tersedianya data pemilih yang lengkap sembari menyelesaikan penghitungan suara pemilu legislatif yang hingga saat ini masih berjalan lambat. Strategi yang telah dirancang harus diimbangi kemampuan sumber daya yang memadai. Jangan sampai pelaksanaan pemilu kehilangan legalitasnya karena KPU tak mampu membuktikan janjinya.

Sementara itu, kekisruhan DPT sebenarnya bukan hanya tanggungjawab KPU dan pemerintah, namun partai politik juga memiliki andil mengawasi kelengkapan data pemilih. Pernyataan ini diungkapkan Direktur Setara Institute, Hendardi, di ruang tabulasi KPU, kemarin. Hendardi meminta Ketua KPU dan Mendagri minta maaf kepada masyarakat atas kekacauan DPT yang terjadi pada pemilu legislatif.
 
Selain itu sikap parpol dinilai juga tidak konsisten dengan mempermasalahkan DPT setelah pelaksanaan pemilu. Sebagai peserta, parpol harusnya turut mengawasi kelengkapan daftar pemilih sejak awal.

Di tempat terpisah, warga Beji, Depok, Jawa Barat, mulai didata untuk pemutakhiran DPT untuk Pilpres 2009. Pelaksanaan pemutakhiran DPT yang dimulai dari tingkat RT sudah mulai dilakukan terhadap warga kavling Pupuk Kujang, Beji, Depok. Ketua RT setempat memberikan warga dua lembar surat berupa surat pemberitahuan pendataan dan formulir pengisian data diri dan keluarga. Data diri dan keluarga ini nantinya akan diambil pengurus RT dan menjadi data awal warga yang masuk DPT pilpres Juli mendatang.

Warga yang telah didata mengaku senang lantaran haknya sebagai warga negaraa diperhatikan. Mereka pun bertekad akan mencontreng pada pilpres nanti. Pada pemilu legislatif kemarin banyak warga yang tidak dapat melaksanakan hak pilih karena tidak tercantum dalam DPT. Diharapkan langkah pemutakhiran DPT yang dimulai dari tingkat RT ini dapat mengatasi masalah warga yang di terdaftar dalam DPT di Kelurahan Beji, Depok.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.