Kuasa Hukum Muchdi Dinilai Intervensi Hukum

Liputan6.com, Jakarta: Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menilai upaya tim pengacara Muchdi Purwopranjono meminta ketua pengadilan menolak mengirimkan berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung sebagai bentuk intervensi hukum. Sebab dengan mendatangi pengadilan bisa dianggap sebagai upaya mempengaruhi proses sekaligus putusan hakim.

 Apalagi tindakan seperti ini bukan kali pertama dilakukan pihak Muchdi. KASUM mencatat bentuk intervensi pihak Muchdi dalam proses peradilan kasus Munir di antaranya berupa penyebaran surat palsu mengenai pencabutan berita acara pemeriksaan Budi Santoso [baca: Muchdi PR Minta Pengadilan Tolak Kasasi].

Muchdi PR dibebaskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari dakwaan membunuh aktivis hak asasi manusia Munir beberapa waktu lalu, Namun jaksa penuntut umum akan mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut [baca: Kejagung Ajukan Kasasi Muchdi PR].(YNI/Indah Dian Novita dan Suhanda)