Pengalihan Pengelolaan PLN Ditolak Karyawan

Liputan6.com, Palembang: Ratusan karyawan Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah Sumatra Selatan bersama aktivis sejumlah lembaga swadaya masyarakat berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumsel, Palembang, Kamis (14/2) siang. Mereka menolak rencana pengalihan PLN di luar Jawa dan Bali kepada masing-masing pemerintah daerah. Alasannya, pengalihan pengelolaan tidak hanya menambah kerugian PLN Sumsel sebesar Rp 640 miliar setahun selama ini, tetapi juga membuat pemda defisit Rp 300 miliar hingga Rp 1,5 triliun per tahun.

Ujung-ujungnya, rakyat yang rugi sebab harus menanggung beban kerugian itu dalam bentuk kenaikan tarif listrik. Karena itu, pengalihan pengelolaan PLN kepada masing-masing pemda yang merupakan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa PLN pada 8 Januari silam harus ditolak. Jika tidak, mereka mengancam aliran listrik di Sumsel akan dipadamkam. Penolakan hasil RUPS juga datang dari ratusan karyawan PLN wilayah Kalimantan Barat [baca: Karyawan PLN Kalbar Menolak Hasil RUPS 2008].

Komisi Dua DPRD Sumsel yang menerima para pengunjuk rasa menyatakan mendukung penolakan pengalihan PLN ke pemda. DPRD Sumsel juga berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke PLN Pusat, DPR RI, dan Presiden.(BOG/Ajmal Rokian dan Yanuar Ichrom)