Agung Laksono Mengecam Pemerintah Malaysia

Liputan6.com, Jakarta: Ketua DPR Agung Laksono mengecam pemerintah Malaysia yang dinilai tidak pada tempatnya merekrut warga Indonesia untuk kepentingan pertahanan negara. Agung meminta pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan melayangkan protes keras.

Perekrutan WNI di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia dibenarkan oleh Pangdam VI Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Tono Suratman. Menurut Tono secara hukum tak ada yang membatasi hak mereka terutama yang secara sah berdomisili di Malaysia [baca: Sejumlah WNI Direkrut Menjadi Askar Wataniah].

Pengamat militer, Kusnanto Anggoro menilai ada perspektif lain. Dia curiga ada motif terselubung di balik langkah Malaysia merekrut WNI masuk pasukan cadangan. Salah satu tugas Askar Wataniah saat ini adalah mengamankan daerah perbatasan di kawasan Kalimantan Barat sepanjang 870 kilometer dengan menempati 17 pos bersama TNI dan tentara Diraja Malaysia.

Karena sifatnya cadangan, anggota Askar Wataniah biasanya direkrut secara kontrak minimal lima tahun. Mereka bertugas membantu pasukan reguler di bidang kesehatan, perbekalan, angkutan, dan komunikasi. Selain itu Askar Wataniah juga bisa digunakan pemegang kekuasaan untuk kondisi darurat dan bencana alam.

Anggota Askar Wataniah, ratusan atau bahkan ribuan di antaranya dari Indonesia. Dari penulusuran Liputan 6 SCTV, mereka umumnya lahir atau sudah lama tinggal di Malaysia dan memiliki dokuken kewarganegaraan Malaysia. Namun ada juga yang disebut-sebut masih memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia.

Rekrutmen WNI sebagai tentara Malaysia tak lepas dari makin sulitnya perekonomian di Indonesia terutama daerah perbatasan. Apalagi setiap anggota Askar Wataniah terjamin kesejahterannya dengan mendapatkan gaji, insentif, serta asuransi. Mungkin iming-iming inilah yang menarik sejumlah WNI menjadi anggota Askar Wataniah.

Askar Wataniah sesungguhnya bukan hal baru utamanya bagi TNI. Pasukan cadangan bantuan tempur yang merupakan bagian dari tentara darat Diraja Malaysia ini sudah 23 tahun berlatihan bersama dengan pasukan TNI di kawasan perbatasan. Panglima TNI masih menyelidiki kebenaran kasus ini.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)