Partai Gundah Koalisi PDIP-Golkar

Liputan6.com, Jakarta: Silaturahmi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar di Medan, Sumatra Utara, Juni silam berbuntut panjang. Sejumlah partai mencurigai silaturahmi itu sebagai upaya penjegalan terhadap partai kecil. Yang turunannya akan terlihat dalam pembahasan rancangan undang-undang partai politik dan pemilihan umum yang sedang dibahas DPR [baca: Koalisi Kebangsaan Menimbulkan Pro-Kontra].

Sebagai bentuk reaksi atau perlawanan, pimpinan delapan partai politik bertemu di Jakarta, Senin (16/7). Mereka beralasan nasionalisme dan demokrasi bukan hanya milik Partai golkar dan PDIP. Pimpinan partai itu pun mensinyalir silaturahmi politik di Medan, wujudnya terlihat dalam pembahasan RUU Parpol dan Pemilu, yakni dengan mengegolkan electoral threshold atau ambang batas suara di DPR sebesar lima persen dan 30 persen bagi pemilihan presiden. Konsekuensinya, perubahan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu itu bakal membuat partai-partai kecil mati.

"Partai-partai itu biarkan secara alamiah, nanti akan terseleksi oleh rakyat, oleh masyarakat," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir, salah satu pucuk pimpinan partai yang hadir dalam pertemuan hari ini. Sedangkan Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (PDS) Ruyandi Hutasoit menyatakan kebanggaan partainya ambil bagian dalam pertemuan kali ini. "Jadi kalaupun kita kecil, kalau bersama-sama, jadi bagian besar," ucap Ruyandi.

Silaturahmi politik baik PDIP-Golkar maupun pihak yang menyebut partai kecil, sekali lagi membuktikan bahwa parpol memang hanya peduli pada nasib dan kelangsungan kelompoknya. Padahal, saat ini banyak persoalan rakyat yang membutuhkan perhatian. Dari makin merosotnya daya beli masyarakat, tingginya tingkat pengangguran hingga rakyat yang menjadi korban bencana alam.(ANS/Nina Bahri dan Novrianus)