Effendy Choirie: Presiden Tak Akan Menghadiri SI

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan tak akan membeberkan laporan pertanggungjawaban Presiden pada pergelaran Sidang Istimewa MPR, 1 Agustus mendatang. Sebab, Gus Dur menilai, proses pembentukan SI MPR telah menyalahi konstitusi yang berlaku. "Gus Dur baru bersedia membeberkan laporan itu setelah masa jabatannya berakhir," kata fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Effendy Choirie kepada Arief Suditomo, di Studio SCTV, Sabtu (2/6) petang.

Menurut Effendy, Gus Dur juga telah meminta massa PKB dan Nahdlatul Ulama di daerah tak panik menghadapi masalah tersebut. "Gus Dur optimistis tak akan terguling sebelum 2004," ujar mantan wartawan Harian Jayakarta itu, kalem. Sedangkan mengenai pergantian Jaksa Agung dari Marzuki Darusman kepada Baharuddin Lopa [baca: Kabinet Gus Dur Bongkar Pasang [Lagi]], Effendy mengatakan, Gus Dur menuruti kehendak masyarakat. Sebab, masyarakat menilai Marzuki telah gagal mengemban tugas untuk menuntaskan kasus korupsi. "Terutama, masalah korupsi yang melibatkan petinggi Partai Golongan Karya," jelas suami dari Noor Akmala Dewi itu. Sayangnya, Effendy tak merinci lebih jelas para petinggi Golkar yang terlibat dalam kasus tersebut.

Sementara itu, mengenai pergantian Kepala Polri Jenderal Polisi S. Bimantoro, Effendy menduga, Gus Dur memiliki beberapa informasi kuat mengenai "dosa" Bimantoro. Satu di antara kesalahan Bimantoro itu, tambah jebolan Fakultas Ushuluddin IAIA Jakarta itu, adalah tak mampu menanggulangi aksi kerusuhan di Pasuruan, Jawa Timur [baca: Seorang Pendukung Gus Dur Tewas di Pasuruan]. Selain itu, jelas Effendy, kemungkinan Gus Dur masih memiliki rencana lain di balik pergantian Kapolri. "Mungkin agar kabinet Gus Dur semakin solid," kata laki-laki kelahiran Gresik, Jatim, 17 Juni 1963, menerka.(ICH)