Kebijakan Soal Pendatang Harus Dibuat Menyeluruh

Liputan6.com, Jakarta: Pemukiman di Kalijodo, Jakarta Utara, sudah rata dengan tanah setelah digusur Pemerintah Provinsi DKI, baru-baru ini. Puluhan orang yang dulu tinggal di kawasan ini, harus bertahan dengan mendirikan tenda. Kata-kata kita tidak tahu harus kemana, selalu telontar dari bibir kaum urban tersebut. Mereka tak punya pilihan lain. Mereka pendatang yang tak punya tempat berteduh yang tetap [baca: Warga Kalijodo Tidur Beratap Langit].

Pemerintah DKI Jakarta seharusnya secara simultan memikirkan kaum urban yang setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Apalagi niat Pemerintah DKI membersihkan kawasan Kalijodo untuk memutus citra sebagai kawasan hitam dan prostitusi. Namun masalah baru dimulai, ketika sebagian besar penduduk di tempat tersebut tidak punya tempat tinggal tetap. Tidak sedikit dari mereka menggantungkan hidup dari keberadaan Kalijodo. Bahkan, anak-anak mereka pun terpaksa putus sekolah.

Belajar dari keadaan di Kalijodo, Pemprov DKI sudah saat membuat kebijakan menyeluruh untuk mengantisipasi kedatangan kaum urban. Pemerintah juga harus berani tegas mengawasi kawasan tertentu yang tak boleh dihuni. Bukan seperti kejadian yang terus terjadi, yakni ada legalisasi di bawah tangan seperti pungutan oleh aparat bahkan pemberian fasilitas listrik.(KEN/Deden Yulianes)