MUI Didesak Menolak Pembubaran Ormas Islam

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam mengadakan pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Senin (12/6). Mereka membahas isu-isu yang diklaim memojokkan umat Islam belakangan ini. Ormas Islam mendesak MUI untuk mengeluarkan pernyataan sikap yang menolak pembubaran ormas-ormas Islam. Mereka juga menengarai adanya upaya menggunakan Pancasila untuk memojokkan mereka sehingga seolah-olah Islam anti-Pancasila [baca: Pembubaran Ormas Dikhawatirkan Menimbulkan Konflik Baru].

Sejumlah ormas yang hadir antara lain Nadhlatul Ulama, Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, Forum Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Mereka mengaku gerah dengan pernyataan Kelompok 17 di bawah pimpinan Todung Mulya Lubis yang tidak setuju dengan keberadaan ormas Islam.

Mashadi, Ketua Forum Umat Islam, mengatakan tuntutan Kelompok 17 akan diserahkan sendiri kepada umat. "Jadi biarkan umat Islam sendiri yang akan menyikapi terhadap tuntutan mereka," kata Mashadi.

Ormas-ormas yang selama ini mendukung Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Antipornoaksi itu juga menduga ada upaya sekulerisasi Pancasila dan mengadu domba umat Islam. Kiai Haji Ma`ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI, mengutarakan ada upaya-upaya untuk menjauhkan agama Islam dari Pancasila. "Dan kita sudah memutuskan bahwa NKRI dan Pancasila adalah final. Tetapi Pancasila adalah ideologi terbuka yang harus diisi. Tapi masak paham global boleh mengisi Pancasila, kenapa Islam tidak?" gugat Ma`ruf Amin.

Sejumlah ormas ini juga meminta MUI mengeluarkan pernyataan sikap sebagai jawaban bahwa tuduhan yang dilontarkan Kelompok 17 dan Aliansi Bhineka Tunggal Ika tidak berdasar. Andi Jamaro, Ketua Pengurus Besar NU menyatakan pemerintah harus menyadari yang dilakukan ormas yang dinilai anarkis adalah tindakan reaktif dari fenomena kemaksiatan dan pornografi. "Karena itu pemerintah semestinya menghilangkan sumber anarkisme. Jangan justru ormasnya," ujar Andi Jamaro.

Ormas Islam ikut mendesak MUI untuk melaporkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ke Markas Besar Polri. Gus Dur dianggap melecehkan umat Islam dengan pernyataannya bahwa Alquran adalah kitab paling porno. Rencananya, pagi ini para ulama akan melaporkan Gus Dur ke Mabes Polri.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri M. Ma`ruf dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Jakarta mengemukakan pihaknya akan menertibkan ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. M. Ma`ruf menyatakan langkah yang akan diambil adalah membekukan kepengurusan dan membubarkan organisasi.(MAK/Tim Liputan 6 SCTV)