Drajad Wibowo: Cepu Upeti untuk Amerika Serikat

Liputan6.com, Jakarta: Pertamina menyerah. ExxonMobil akhirnya mengendalikan Blok Cepu. Fakta ini sudah diprediksi sebelumnya. Indikasi paling aktual adalah pergantian Direktur Utama Pertamina dari Widya Purnama kepada Ari Soemarno yang kabarnya lebih akomodatif. Lantas, kontrak buru-buru diteken karena belakangan terungkap, Indonesia ternyata kedatangan tamu, yaitu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice. "Ini [Blok Cepu] upeti," kata Drajad Wibowo, anggota Komisi XI DPR.

Pernyataan Drajad kepada reporter SCTV Alvito Deannova dalam Liputan6 Petang, Senin (14/3), tak berlebihan. Pasalnya, proses penunjukkan ExxonMobil memang sudah diarahkan sebagai pengelola ladang minyak dan gas di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum terjadi pergantian direksi Pertamina, kata Drajad, sinyal lain yang mengarah ke pemilihan ExxonMobil, yakni terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Drajad menyesalkan lemahnya sikap pemerintah. "Padahal, tambahan untuk APBN bisa sampai lima puluh satu triliun rupiah," kata dia. Kini Blok Cepu dikuasai ExxonMobil, Indonesia tak berkutik. "Pertamina tidak punya kekuatan untuk terlibat," kata dia. Nuansa ketidakadilan juga tercium dalam hal perbedaan gaji ekspatriat (pekerja asing) dengan pekerja lokal. Drajad mencontohnya, seorang ekspatriat dengan cakupan pekerjaan menjamin keselamatan, kesehatan, dan lingkungan bisa mengantongi US$ 700 dolar sehari. "Pekerjaan dia paling sering, ngukur tekanan ban kayak tukang ban," ujar Drajad.

Padahal, Indonesia dari segi sumber daya manusia dan teknologi mampu mandiri mengelola Blok Cepu. Jika disebut-sebut tidak sanggup, lanjut Drajad, itu merupakan kebohongan publik. Namun diakui Indonesia tak punya modal. Walau begitu tekanan dari Amerika dipandang Drajad lebih kental dibanding kurang kuatnya modal Pertamina. Karena keganjilan tersebut DPR bermaksud mengajukan hak angket kepada pemerintah. Upaya pendekatan hukum akan dikerjakan. "Kontrak dilakukan atas dasar paksaan. Ini celah hukum yang bisa dimanfaatkan," tegas Drajad.

Ikatan Ahli Geologi dan Himpunan Ahli Geofisika serta Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu juga kecewa. Mereka kesal karena pemerintah tidak percaya dengan kemampuan putra Indonesia. Posisi strategis dalam struktur perusahaan lebih banyak dipegang ekspatriat. Struktur joint operation agreement antara kedua belah pihak juga tidak lazim. Dari kesepakatan yang ditandatangani, 85 persen keuntungan masuk ke kas negara mustahil terwujud. Pada kenyataannya, nilai itu terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang akan diklaim ExxonMobil. Ujungnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan kembali terbebani.(KEN)