Sukses

Kiai Khos Mendukung Munas Ulama-Mukernas PKB

Para kiai menyepakati Muktamar PKB yang sah dan sesuai Anggaran Dasar/Rumah Tangga setelah ada keputusan dari PN Jaksel. Kesepakatan ini diambil dalam pertemuan kiai khos di Rembang, Jateng.

Liputan6.com, Rembang: Sejumlah kiai khos yang juga pendukung Partai Kebangkitan Bangsa versi Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf berkumpul di Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin, Rembang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5). Mereka membahas persiapan musyawarah nasional dan musyawarah kerja nasional yang akan digelar PKB versi Alwi di Surabaya, Jawa Timur, akhir Mei mendatang. Mereka yang datang di antaranya K.H. Abdurrahman Chudlori dari Magelang, K.H. Muhaiminan Gunardo dari Temanggung, K.H. Warsun M. dari Yogyakarta, K.H. Idris Marzuki dari Lirboyo, dan K.H. Ubaidilah Faqih dari Tuban.

Menurut Sekretaris Jenderal PKB versi Alwi, Saifullah Yusuf, dalam pertemuan tersebut para kiai menyepakati Muktamar PKB yang sah dan sesuai Anggaran Dasar/Rumah Tangga setelah ada keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya, Muktamar PKB di Semarang, Jateng, April silam, belum tentu sah. Saifullah juga mengklaim mendapat dukungan dari 20 dewan pimpinan wilayah dan 500 kiai yang akan hadir dalam munas ulama dan mukernas PKB [baca: PKB Alwi Menggelar Mukernas Pekan Depan].

Di lain pihak, Ketua Dewan Syuro PKB K.H. Abdurahman Wahid meminta para kiai dan ulama serta jajaran DPP mengabaikan kubu Alwi karena periode kepengurusan mereka telah berakhir. Menurut Gus Dur--panggilan akrab mantan Presiden itu--konflik PKB dapat diselesaikan dengan mengakui hasil muktamar kedua di Semarang. Permintaan Gus Dur ini tertuang dalam surat yang disampaikan Ketua DPP PKB versi Semarang, Andi Muawiyah, Sabtu kemarin.

Menurut Andi, Gus Dur berkeras islah dan rekonsiliasi dengan kubu Alwi dapat dilakukan sepanjang mereka mengakui dan tunduk kepada hasil Muktamar Semarang. Soalnya, manuver politik yang dilakukan kubu Alwi adalah inisiatif pribadi dan tak didukung massa PKB. Selain itu, Andi mengatakan, DPP PKB sejak awal tak mendukung keduanya untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu.(ORS/Tim Liputan 6 SCTV)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.